makalah peraturan pengelolaan migas mineral

Daftar Peraturan Perundangundangan Terkait Pertambangan

Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakukan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundangundangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era kemerdekaan baik Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Get price

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL,ENERGI, HUTAN DAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas resume makalah dengan judul " PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL,ENERGI,

Get price

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 1.

Get price

Daftar Peraturan Perundangundangan Terkait Pertambangan

Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakukan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundangundangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era kemerdekaan baik Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Get price

Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Oaya

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, adalah instansi pengawas dan terlaksana dan terkendalinya pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital organisasi baru BP Migas sesuai dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 dapat digambarkan sebagai berikut: 9

Get price

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Dasar Hukum BPH Migas

Struktur Organisasi BPH Migas mengacu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Get price

jdih.esdm.go.id

menteri energi dan sumber daya mineral indonesia peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 23 tahun 2018 tentang pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, menimbang a. b. c.

Get price

(Artikel 4) Hukum Pertambangan di Indonesia

Asasasas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:6 Pengelolaan Sumber Daya Migas 1. Prinsip hak menguasai dari negara atas kekayaan alam Perkembangan Peraturan perundangundangan migas di Indonesia .

Get price

(DOC) PEMBAHASAN MAKALAH ISTILAH HUKUM

PEMBAHASAN MAKALAH ISTILAH HUKUM PERTAMBANGAN. Hukum pertambangan. Melda Sihombing. Download with Google Download with Facebook or download with email. PEMBAHASAN MAKALAH ISTILAH HUKUM PERTAMBANGAN. Download. PEMBAHASAN MAKALAH ISTILAH HUKUM PERTAMBANGAN.

Get price

PERDA Kab. Maros No. 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Get price

Adi Septiyawan: MAKALAH PERTAMBANGAN

Sumber daya mineral seperti timbah putih, emas, nikel, tembaga, mangan, air raksa, besi dan Iainlain merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui atau nonrenewable resource, artinya sekali bahan galian ini dikeruk, maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula.

Get price

MAKALAH SUMBER DAYA ALAM ( PERTAMBANGAN )

Fakta membuktikan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Secara fisik, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni 81.000 km. Wilayah lautannya meliputi 5,8 juta km 2 atau 70 persen dari luas teritorial Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia tersebut dapat menjadi

Get price

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617) 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Get price

BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG

IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN HAK ATAS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP . A. Peraturan PerundangUndangan Hak Atas Pengelolaan Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara. Dari segi peraturan atau hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur

Get price

MAKALAH HUKUM PERTAMBANGAN kkamaludin3.blogspot.com

MAKALAH HUKUM PERTAMBANGAN ( Tinjauan Hukum Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Blok Cepu Bermasalah ) Sebagai salah satu sumberdaya mineral yang unrenewable, minyak dan gas bumi (migas) menempati posisi yang penting bagi pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, adalah tugas Negara—yaitu pemerintah—untuk

Get price

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas EITI

Home » Unduh » Peraturan & Kebijakan » Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN

Get price

Aturan Baru Pengelolaan Blok Migas Habis Kontrak

May 01, 2018 · Pengeboran minyak lepas pantai. Foto:. shutterstock.com. PERATURAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Migas yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, telah diundangkan 24 April 2018 lalu.

Get price

JDIH BPH MIGAS jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Peraturan BPH MIGAS No. 18 Tahun 2019. Peraturan BPH MIGAS No. 16 Tahun 2019 Peraturan BPH MIGAS No. 14 Tahun 2019. Pertemuan Tahunan Pengelola JDIH Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018, Bogor. Monday, 17 December 2018. 60. Kegiatan APEC Capacity Building Pengelolaan Single Portal Peraturan Perundangundangan yang

Get price

Permen ESDM No. 23/2018 untuk Kompetisi Pengelolaan Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan Peraturan Menteri ESDM nomor 23 tahun 2018 terkait pengelolaan wilayah kerja migas terminasi bisa membuat kompetisi pengelolaan migas lebih sehat. Selain itu, kebijakan anyar itu juga bisa membuat

Get price

MAKALAH SUMBER DAYA ALAM ( PERTAMBANGAN )

Fakta membuktikan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Secara fisik, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni 81.000 km. Wilayah lautannya meliputi 5,8 juta km 2 atau 70 persen dari luas teritorial Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia tersebut dapat menjadi

Get price

MINYAK BUMI DAN GAS Direktori File UPI

Makalah yang kami susun ini akan Pengelolaan Migas Sumber daya energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia tentu membutuhan sifat Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak, Gas,

Get price

Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas EITI

Home » Unduh » Peraturan & Kebijakan » Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas REGULASI/PERATURAN PERUNDANGAN

Get price

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617) 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Get price

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pertambangan

Apr 05, 2015 · Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasambang, Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara, Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Get price

TUGAS MAKALAH TENTANG TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.

Get price

PERDA Prov. Kalimantan Tengah No. 15 peraturan.bpk.go.id

Dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan

Get price

Makalah Mineral ~ Smile of God is Victory

Apr 30, 2015 · Makalah Mineral. 22.03 Geologi 1 di mana pemerintahan daerah mempunyai wewenang lebih dalam mengelola subjek pemerintahannnya yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Sayangnya adalah provinsi sekaya Kalimantan timur sama sekali tidak mempunyai arahan yang jelas dan spesifik tentang pengelolaan kekayaan sumber daya mineral

Get price

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617) 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

Get price

MAKALAH PENGELOLAAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS

MAKALAH PENGELOLAAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS "LIMBAH PADA PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI" Disusun Oleh: NAMA : RAMA DINI NIM : 1109045004 PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah lingkungan hidup tidak bisa lepas dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas).

Get price

Permen ESDM No. 23/2018 untuk Kompetisi Pengelolaan Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan Peraturan Menteri ESDM nomor 23 tahun 2018 terkait pengelolaan wilayah kerja migas terminasi bisa membuat kompetisi pengelolaan migas lebih sehat. Selain itu, kebijakan anyar itu juga bisa membuat

Get price

makalah : kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan

Makalah ini dilatar belakangi oleh kegiatan pertambangan yang banyak merusak lingkungan,yang berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Melalui makalah ini kita dapat mengetahui berbagai masalah atau kerusakan yang di akibatkan oleh kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik, dan benar sehingga mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan seperti keruskan

Get price

MINYAK DAN GAS jdih.esdm.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 24) 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Get price

Makalah: Upaya Pelestarian bahan Tambang Di Indonesi

Pentingnya pengembangan Program Studi Teknik Pertambangan di Aceh dikarenakan masih sedikitnya sumber daya manusia (SDM) putraputri Aceh untuk mengembangkan industri migas dan mineral di Aceh, sementara ketersediaan mineral dan migas masih sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat.

Get price

Permen ESDM No. 23/2018 untuk Kompetisi Pengelolaan Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan Peraturan Menteri ESDM nomor 23 tahun 2018 terkait pengelolaan wilayah kerja migas terminasi bisa membuat kompetisi pengelolaan migas lebih sehat. Selain itu, kebijakan anyar itu juga bisa membuat

Get price

Pencabutan/penyederhanaan Regulasi dan perizinan Sektor

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pencabutan/penyederhanaan Regulasi dan perizinan Sektor ESDM Jakarta, 5 Maret 2018. 2 pengelolaan K3LL hulu migas 6. Mempermudah birokrasi dalam pengawasan, monitoring Migas ( Peraturan Yang Dicabut (Tahap II)) 1/3. 20 No. Peraturan yang dihapus Peraturan yang

Get price

Tentang BPMA – Badan Pengelola Migas Aceh

Tentang BPMA. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) adalah Badan Pemerintah di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Menteri ESDM yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada

Get price

Copyright © 2021.Company name All rights reserved.sitemap